Cara Membuat Surat Perjanjian

Selamat pagi… :D
Alhamdulillah pagi ini masih bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari. Maka saya camkan pada diri sendiri “hari ini harus lebih baik dari hari kemarin”. Itu prinsip saya dalam menatap omptimisme hari demi hari. Dari hati yang paling terdalam memang hakekat manusia itu beribadah dan saling tolong menolong. Ada suatu firman Allah mengatakan bahwa “sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”. Berangkat dari hal itu maka saya ingin membuat postingan yang bermanfaat. Tentunya postingan itu sesuai dengan ilmu yang saya pelajari yakni tentang hukum.

Tanpa berlama-lama ini dibawah adalah cara membuat surat perjanjian. Ilmu ini masih basic dan paling mendasar untuk kita ketahui dalam membuat surat perjanjian.

Pengertian Perjanjian
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian itu dalam bahasa inggris biasa disebut Contract. Pada perusahaan besar contract itu sangat penting. Misalnya contract eksplorasi minyak di blok cepu antara pemerintah RI yang diwakili BP Migas dengan Exxon. Biasanya bahasanya menggunakan inggris dan indonesia. Tapi perjanjian tidak selalu harus ada pada perusahaan besar. Pada kehidupan sehari-hari juga sering kita temui. misalnya perjanjian jual beli padi yang belum di panen. Dulu orang tua biasanya telah menjual padinya dengan tengkulak meskipun belum dipanen. itu kan perjanjian juga. meskipun tidak tertulis tetapi mengikat para pihak,

Syarat sahnya suatu perjanjian
Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Agreement)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Capacity)
3. Suatu hal tertentu (certainty of term)
4. Suatu sebab yang halal (Legality)

Syarat nomor 1 dan 2 itu dinamakan syarat subyektif. apabila syarat tersebut tidak terpenuhi misalnya kata sepakat dihasilkan dibawah ancaman, pembuat perjanjian gila, belum cukup umur, maka suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

Syarat nomor 3 dan 4 dinamakan syarat obyektif. Syarat itu misalnya suatu hal tertentu itu terkait barang yang belum jelas takaran dan kondisinya. Suatu sebab yang halal misalnya perjanjian yang itdka melanggar kesusilaan. Contohnya perjanjian jual beli organ tubuh. Maka jika syarat obyektif tidak terpenuhi akan berakibat batal demi hukum.

Cara membuat perjanjian
perjanjian yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Lalu untuk membuat surat perjanjian tersebut hal-hal mendasar yang harus dicantumkan yaitu :

1. Identitas Para Pihak
2. Pembukaan (mukadimah)
3. Isi Perjanjian (syarat, hak dan kewajiban para pihak)
4. Jangka waktu perjanjian berakhir
5. Mekanisme penyelesaian sengketa
6. Biaya-biaya yang harus ditanggung para pihak
7. Klausul penutup.

langsung saja, ini ada soctoh surat perjanjian sederhana yang saya buat.

PERJANJIAN SEWA-MENYEWA

Pada hari ini, Rabu lima belas desember dua ribu sepuluh (13-12-2010) di sleman, yogyakarta ditandatangani perjanjian antara :

  1. Nama               :           Sheila

Umur               :           17 Tahun

Pekerjaan         :           Ibu Rumah Tangga

Alamat                        :           Jalan Kaliurang Gang Gayamsari 2 CT II/F 11, Depok ,

Sleman 55281 ,DIY

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya akan disebut Pihak pertama;

  1. Nama               :           Arumi Bachsin

Umur               :           23 Tahun

Pekerjaan         :           Ibu Rumah Tangga dan wiraswasta

Alamat                        :           Jalan Monjali no. 5

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya akan disebut Pihak kedua.

Dalam hal ini kedua belah pihak menerangkan  yaitu pihak pertama sebagai pemilik paviliun yang beralamat di Jalan Kaliurang Gang Gayamsari 2 CT II/F 11, Depok , Sleman 55281 ,DIY. paviliun tersebut berdiri diatas tanah hak milik dengan nomor sertifikat 034/HM/2006.  Sementara itu spesifikasi bangunan paviliun yaitu :

  1. Dinding beton dan lantai keramik putih dengan atap genteng tooproof
  2. 2 kamar tidur seluas 3 meter persegi
  3. 1 kamar mandi dengan fasilitas MCK lengkap dan memadai
  4. 1 ruang tamu
  5. Dapur
  6. Sambungan listrik PLN sebesar  900 watt dengan nomor kontak 123456789
  7. Sambungan aliran air bersih dari PDAM dengan nomor kontak 987654321
  8. Jetpam

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-menyewa sebuah paviliun dengan ketentuan sebagai berikut       :

Pasal 1

UMUM

(1)   Harga sewa paviliun disepakati sebesar Rp. 6.500.000, 00 pertahun

(2)   Pihak kedua sebagai penyewa menyetujui untuk menyewa selama dua tahun dihitung  sejak ditandatangani perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2012 .

(3)   Pembayaran dilakukan secara tunai oleh pihak kedua kepada pihak pertama yaitu sebesar 75%  atau sebesar Rp. 9.750.000,00 dibayar pada saat penandatanganan perjanjian sementara sisanya 25% atau sebesar Rp. 3.250.000,00 dibayar enam bulan berikutnya yaitu tepatnya tanggal 15 mei 2011.

(4)   Akta perjanjian ini berlaku sebagai kuitansi pembayaran sewa yang pertama. Untuk pembayaran selanjutnya menggunakan kuitansi yang baru.

(5)   Pada saat berakhirnya masa sewa-menyewa keadaan paviliun harus kosong dari barang-barang pihak kedua kecuali apabila diadakan perpanjangan masa-sewa-menyewa.

Pasal 2

KETERLAMBATAN BAYAR DAN PERPANJANGAN

(1)   Keterlambatan pembayaran tahap kedua akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000 per harinya dan dapat langsung ditagih secara tunai ataupun diakumulasikan.

(2)   Apabila keterlambatan berlangsung lebih dari dua bulan dan pihak kedua tidak memiliki itikad baik untuk membayar tagihan sewa maka pihak pertama berhak memutuskan perjanjian secara sepihak dengan mengembalikan uang sisa sewa yang besarnya dihitung secara proporsional.

(3)   Pihak kedua dapat memperpanjang kontrak paviliun dengan persetujuan pihak pertama dan harus dimusyawarahkan atau dikomunikasikan dua bulan sebelum sewa kontrak berakhir.

Pasal 3

PENYERAHAN PAVILIUN

(1)   Penyerahan objek sewa menyewa dilakukan sejak ditandatangani perjanjian ini yaitu dengan menyerahak kunci paviliun.

(2)   Paviliun yang disewakan dalam keadaan kosong dan layak huni.

(3)   Hal-hal cacat yang menyebabkan pihak kedua terhalang untuk menggunakan fasilitas menjadi tanggung jawab pihak pertama , kecuali disebabkan oleh kesalahan pihak kedua.

(4)   Perpindahan hak paviliun dari pihak pertama kepada pihak ketiga atau seterusnya atas jual beli atau apapun tidak memutuskan perjanjian sewa-menyewa ini.

Pasal 4

LARANGAN DAN SANKSI

(1)   Pihak kedua dilarang mengalihsewakan atau mengulangsewakan paviliun kepada pihak ketiga atau siapapun.

(2)   Pihak kedua dilarang mengalihfungsikan kegunaan paviliun yaitu untuk keperluan tempat tinggal saja, dilarang digunakan untuk keperluan yang melanggar kaedah agama, kesusilaan, sopan santun dan kaedah hukum.

(3)   Pihak kedua dilarang memelihara binatang buas atau reptile di dalam dan di luar atau halaman paviliun.

(4)   Pihak kedua dilarang merubah desain, bentuk fisik dan perombakan besar lainnya.

(5)   Pelanggaran pada pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat(4) dapat dikenakan sanksi teguran, denda atau ganti kerugian yang besarnya ditentukan pihak pertama dan dapat berakhir pada pemutusan hubungan sewa-menyewa.

(6)   Pemutusan hubungan sewa-menyewa dilakukan dengan mengembalikan uang sewa yang telah dipotong masa sewa yang telah dijalankan dan dihitung secara proporsional dan adil.

(7)   Jika terjadi pemutusan hubungan sewa-menyewa maka pihak kedua wajib meninggalkan paviliun dangan mengosongkan dari barang-barang yang dimilikinya.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

(1)   Pihak pertama wajib menyerhaknan paviliun yang disewa dalam keadaan terpelihara  dan menjamin ketrentaman pihak kedua dalam menikmati paviliun yang disewanya.

(2)   Pihak pertama wajib menjamin pihak kedua atas segala tuntuntan atau gugatan  dari pihak ketiga  yang menyatakan hak dari paviliun atau tanah tersebut.

(3)   Pihak pertama berhak menerima pembayaran sewa dari pihak kedua.

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1)   Pihak kedua dalam menggunakan rumah harus bertindak sebagai kepala rumah tangga yang baik.

(2)   Pihak kedua wajib melakukan perbaikan-perbaikan pada kerusakan atau kerugian yang disebabkan karena pemakaiannya atau karena pihak yang menjadi pengawasannya.

(3)   Pihak kedua wajib membayar sendiri segala tagihan yang menjadi kewajibannya antara lain iutan warg, Listrik, PDAM, dan  Telepon.

(4)   Pihak kedua berhak membongkar dan membawa sesuatu yang dengan biaya sendiri telah dibuat, tetapi dengan biaya sendiri dan tidak merugikan pihak pertama.

(5)   Pihak ledua berhak atas segala buah-buahan atau hasil dari tanaman yang ada dihalaman paviliun yang disewanya.

(6)   Pihak kedua berhak meminta pihak pertama untuk melakukan perbaikan yang bersifat besar yang disebabkan kaerena keadaan tidak terduga.

Pasal 7

OBJEK SEWA-MENYEWA MUSNAH

(1)   Jika paviliun yang disewakan musnah karena keadaan tidak terduga seperti bencana alam, maka perjanjian gugur demi hukum.

(2)   Jika pasal 7 ayat (1) terjadi Pihak kedua dapat meminta pengembalian uang sewa dalam jumlah yang proporsional sesuai dengan lama waktu menikmati dan dihitun secara proporsional dan adil.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

(1)   Apabila terjadi sengketa dan perselisihan atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini maka kedua beah pihak sepakat menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

(2)   Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

(3)   Suatu perselisihan terjadi apabila salah satu pihak menyatakan demikian.

Pasal 9

PENUTUP

(1)   Segala biaya yang ditimbulkan untuk membuat perjanjian ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama.

(2)   Saat dirumuskan dan di tandatanganinya perjanjian ini kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Demikian perjanjian in disetujui dan dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semoga perjanjian ini membawa berkah bagi kita semua.

Materai6000

Pihak Pertama                                                                                     Pihak kedua

 

Sheila Arumi Bachsin

Saksi-Saksi

1.

2.

Keterangan saksi :

  1. Nama               :           Bpk. Suprapto

Alamat                        :           Gank Gayansari CT II/ F 13, depok, sleman

Usia                 :           45 Tahun

Pekerjaan         :           PNS , Ketua RT setempat

  1. Nama               :           M Aprian Wibowo

Alamat                        :           Gank Gayamsari CT II / F 18 depok, sleman

Usia                 :           25 tahun

Pekerjaan         :          —

This entry was posted in Materi Kuliah. Bookmark the permalink.
  • Zhee Shie

    Mau tanya, apakah saksi kedua yg bernama M Aprian Wibowo SH itu adalah contoh Pejabat notaris yg telah membuat surat perjanjian tersebut??
    Apabila iya, apakah Surat perjanjian harus dibuat oleh Notaris?
    Apabila bukan, siapa sajakah yg boleh membuat surat perjanjian?
    Contoh kasus, Seorang mahasiswi perguruan tinggi fak.Hukum telah bekerja disebuah perusahaan dengan posisi sebagai personal assistant, namun General Manager perusahaan tersebut menginginkan sang karyawati nya menjabat sebagai legal staff diperusahaan tersebut, dikarenakan ilmu hukum si karyawati tersebut cukup baik. Apakah si karyawati/Mahasiswi yang belum menyandang gelar SH bisa membuatkan Surat Perjanjian untuk perusahaan, dan surat2 lainnya seperti PKWT atau Surat Perjanjian Kerja lainnya?? Terimakasih, Mohon bimbingannya…

    Zhee (Mahasiswi)

  • aprian.wibowo

    Surat perjanjian tidak harus dibuat oleh pejabat notaris.! hanya surat perjanjian tertentu saja yang harus dibuat oleh pejabat notaris. Misalnya saja perjanjian jaminan fidusia (Biasanya untuk mengikat jaminan antara nasabah peminjam uang dengan perbankan) dan Perjanjian pendirian perseroan terbatas (PT).

    Setiap orang boleh membuat surat perjanjian. membuat dalam arti merumuskan. Namun untuk bertindak mewakili perusahaan dalam membuat surat perjanjian kerja harus, pihak tersebut harus memiliki wewenang. wewenang tersebut biasanya dipegang oleh direksi yang memberi kuasa kepada HRD/ personalia.

    yang menjadi pertanyaan legal staff tersebut membuat perjanjian dalam arti mewakili perusahaan atau hanya merumuskan substansi perjanjian?

    Syarat sah suatu perjanjian ada pada pasal 1320 KUHPerdata. disitu disebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah:
    1. Sepakat para pihak yang membuatnya (Agreement)
    2. Kecakapan para pihak membuat perjanjian (capacity)
    3. Suatu hal tertentu (certainty of term)
    4. Suatu sebab yang halal (legality)

    Siapa saja boleh membuat perjanjian asal memenuhi kriteria capacity atau cakap hukum. mereka yaitu orang yang sudah dewasa (usia lebih 18 tahun) dan juga waras (tidak gila).

    Dalam perjanjian PKWT di perusahaan ada pihak pemberi kerja dan penerima kerja. pemberi kerja (bisa disebut pihak pertama) harus memiliki wewenang memwakili perusahaan. misalnya HRD/personalia. Dalam hal merumuskan substansi perjanjian bisa saja dilakukan oleh asisten. sedangkan untuk memiliki kapacity mewakili perusahaan untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga atau pekerja dibutuhak surat kuasa khusus.

    by. M Aprian Wibowo S.H.

  • M APRIAN Wibowo

    Surat perjanjian tidak harus dibuat oleh pejabat notaris.! hanya surat perjanjian tertentu saja yang harus dibuat oleh pejabat notaris. Misalnya saja perjanjian jaminan fidusia (Biasanya untuk mengikat jaminan antara nasabah peminjam uang dengan perbankan) dan Perjanjian pendirian perseroan terbatas (PT).
    Setiap orang boleh membuat surat perjanjian. membuat dalam arti merumuskan. Namun untuk bertindak mewakili perusahaan dalam membuat surat perjanjian kerja, pihak tersebut harus memiliki wewenang. wewenang tersebut biasanya dipegang oleh direksi yang memberi kuasa kepada HRD/ personalia.
    yang menjadi pertanyaan legal staff tersebut membuat perjanjian dalam arti mewakili perusahaan atau hanya merumuskan substansi perjanjian?
    Syarat sah suatu perjanjian ada pada pasal 1320 KUHPerdata. disitu disebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah:1. Sepakat para pihak yang membuatnya (Agreement)2. Kecakapan para pihak membuat perjanjian (capacity)3. Suatu hal tertentu (certainty of term)4. Suatu sebab yang halal (legality)
    Siapa saja boleh membuat perjanjian asal memenuhi kriteria capacity atau cakap hukum. mereka yaitu orang yang sudah dewasa (usia lebih 18 tahun) dan juga waras (tidak gila).
    Dalam perjanjian PKWT di perusahaan ada pihak pemberi kerja dan penerima kerja. pemberi kerja (bisa disebut pihak pertama) harus memiliki wewenang memwakili perusahaan. misalnya HRD/personalia. Dalam hal merumuskan substansi perjanjian bisa saja dilakukan oleh asisten. sedangkan untuk memiliki capacity dalam hal mewakili perusahaan untuk membuat perjanjian dengan pekerja dibutuhkan surat kuasa khusus.
    Solusinya anda bisa merumsukan saja PKWT tetapi yang bertindak sebagai pihak pertama (pemberi kerja) tetap atas nama general manager/personalia/HRD/ yane memiliki kuasa untuk itu.
    by. M Aprian Wibowo S.H

  • Jubelinakolelupun

    mw tanya..coba apakah kesalahan identitas pada suatu perjanjian membatalkan perjjian tsbt?
    dan tolong jelaskan dasar hukumnya =D

  • Jonosoares

    karya ini sgt  bermafaat bagi saya,tolong kirimkan yg baru.

  • Edimartono

    Terima kasih untuk artikel yg bagus ini. Saya mau tanya apakah jika Kontrak Bisnis antara perusahaan harus menggunakan kop surat? Jika ia harus pakai kop surat Pihak Penjual atau Pihak Pembeli (Pihak Pertama atau Pihak Kedua)?
    Mohon pencerahaannya. Terima kasih.

  • Iffa Ardhiyana

    Terima kasih atas infonya.

    Saya mau tanya, apakah dalam surat perjanjian misalnya perusahaan dengan pihak luar tidak boleh menggunakan kop surat (karena akan mengesankan bahwa perjanjian dibuat sepihak) ?? .. atau seperti apa dasar hukumnya ?
    Karena setahu saya apabila surat perjanjian supaya lebih resmi dan menggunakan kop surat, terlebih lagi penomeran surat menngunakan nomer resmi yang dikeluarkan perusahaan.

  • aprian.wibowo

    Mengenai kesalhan Identitas maka perjanjian tetap sah karena menurut pasal 1320 KUHPerd sahnya perjanjian adalah kata sepakat, kecakapan membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. suatu perjanjian akan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi kata sepakat (ex karena penipuan/paksaan) dan kecakapan (ex . karena anak yang belum dewasa). Nah jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal maka secara otomati perjanjian tersebut batal demi hukum. (misal perjanjian jual beli barang terlarang). Nah untuk kesalahan identitas akan membuat ketidakjelasan dikemudian hari jika terjadi sengketa. Salah satu pihak pasti akan dirugikan karena pihak yang lain dapat mengelak karena identitas tidak sesuai.

  • aprian.wibowo

    Surat perjanjian/kontrak tidak harus menggunakan kop surat. Ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun pada praktiknya (ex perjanjian standar di Bank) pihak yang kedudukan ekonominya lebih kuat menggunakan kop perusahaan di surat. hal itu menimbulkan kesan prestis. Biasanya untuk perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang maka biasanya kepala surat di desain sedemikian rupa sehingga kedua logo masing-masing pihak bisa muncul bersama-sama. Contoh. Perjanjian PKB PT PLN dengan Serikat Pekerja PLN. anda dapat search di google.

  • aprian.wibowo

    Boleh menggunakan kop surat. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang intinya kebebasan berkontrak. Biasanya digunakan kop surat oleh pihak yang secara ekonomi berada pada kedudukan yang lebih tinggi.
    Contoh real adalah perjanjian antara Bank dengan Nasabah, Perjanjian antara Perusahaan (pemberi kerja) dengan Karyawan dalam hal ini kontrak Kerja. Menggunakan penomoran surat juga boleh.

  • vermonas

    harusnya setiap perjanjian memuat judul, cth perjanjian world vision int. (california, usa) dengan pemko surabaya.

    perjanjian/ kontrak tidak sama dengan statement of work.